Permukiman Perambah Jadi Zona Khusus “Status Quo” Harus Dipertahankan
Permukiman Perambah Jadi Zona Khusus “Status Quo” Harus Dipertahankan Sabtu, 17 April 2010 | 04:09 WIB Jakarta, Kompas – Kasus perambahan Taman Nasional Kutai yang meliputi luasan se
Read More »Tata Kepemerintahan Kehutanan (Forestry Governance)
DKN mempunyai program untuk melakukan perumusan dan/atau penyempurnaan kebijakan kehutanan bersama pihak lain, melakukan mediasi proses pelaksanaan pembangunan kehutanan dan menyediakan informasi dari pelaksanaan evaluasi pembangunan kehutanan.
Read More »Kehutanan dan Ekonomi
Intervensi pemerintah dalam bentuk kebijakan dan manajemen diperlukan segera agar industri kayu lebih efisien, kompetitif dan berkembang. Pemerintah tentu saja tidak bisa bergerak sendirian, peran dan usaha sungguh-sungguh dari semua pihak yang terkait sangat penting.
Read More »Hutan dan Layanan Jasa Lingkungan
Permukiman Perambah Jadi Zona Khusus “Status Quo” Harus Dipertahankan Sabtu, 17 April 2010 | 04:09 WIB Jakarta, Kompas – Kasus perambahan Taman Nasional Kutai yang meliputi luasan sekitar 23.000 hektar akan diselesaikan dengan menetapkan kawasan itu sebagai zona khusus. Hal itu dis
Read More »Recent Posts
- Integrasi Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan) dalam Pembangunan Kehutanan yang Komprehensif
- Pembahasan Konsolidasi dan Percepatan Restrukturisasi Kehutanan
- Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional II
- Menuju Kebijakan yang Lebih Sistemik Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kehutanan
- Indonesia dalam Negosiasi Eu-Flegt Vpa
Popular Posts
Contact Us
Dewan Kehutanan Nasional
Gedung Manggala Wanabhakti Lt. 2
Jl. Gatot Subroto - Jakarta 10270
Telepon/Faksimile
Telp. (021)5703246 Ext. 5388
Telp.Fax. (021)5790-3082
Website:
http://dkn.or.id
Email:
dkn@dkn.or.id