DKN mempunyai program untuk melakukan perumusan dan/atau penyempurnaan kebijakan kehutanan bersama pihak lain, melakukan mediasi proses pelaksanaan pembangunan kehutanan dan menyediakan informasi dari pelaksanaan evaluasi pembangunan kehutanan.
Kebijakan kehutanan yang fokus dan jelas untuk Regio Jawa-Bali tentu harus dirancang dan dirumuskan berbeda dengan kebijakan pada regio lain.
Policy Brief program GERHAN yang disusun oleh DKN merupakan kertas kerja yang menjabarkan tentang review kinerja atau performa program GERHAN pada pembangunan kehutanan.
DKN merupakan organisasi berbasis konstituen dengan keunikan tersendiri. Ruang lingkup fungsi dan peran serta proses pembentukan organisasi ini mengamanatkan bahwa di samping persoalan manajemen sinkronisasi, harmonisasi dan koordinasi, persoalan Isme-DKN sebagai katalis atau perekat lembaga menjadi prasyarat keharusan.
Selama setahun ini, pengungkapan kembali dan operasi Isme-DKN masih berlangsung pada tingkat yang paling awal. Penyelenggara organisasi DKN atau Presidium diminta untuk mencurahkan perhatian yang lebih serius untuk mengawal transformasi yang bersifat multidimensional. Hanya dengan keseriusan tersebut koherensi dan reputasi DKN dapat dipelihara.
Kajian DKN diselenggarakan atas pertimbangan adanya berbagai kepentingan dalam konteks ekonomi dan ekologi politik yang belum koheren, dan belum berbasis pada telaah secara cermat mengenai prasyarat kesiapan menuju negosiasi VPA.
Intervensi pemerintah dalam bentuk kebijakan dan manajemen diperlukan segera agar industri kayu lebih efisien, kompetitif dan berkembang. Pemerintah tentu saja tidak bisa bergerak sendirian, peran dan usaha sungguh-sungguh dari semua pihak yang terkait sangat penting.