DKN mempunyai program untuk melakukan perumusan dan/atau penyempurnaan kebijakan kehutanan bersama pihak lain, melakukan mediasi proses pelaksanaan pembangunan kehutanan dan menyediakan informasi dari pelaksanaan evaluasi pembangunan kehutanan.
SFM adalah isu besar di Indonesia bahkan di dunia, fakta menunjukkan bahwa progress SFM sangat lamban yang merepresentasikan adanya komplikasi persoalan yang menuntut pendekatan yang sistematis dan terkoordinasi antar berbagai initiatives yang ada.
Selain menjembatani kepentingan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pusdal juga berperanan dalam mempertajam perencanaan pelaksanaan dan pengawasan Unit Pelaksana Teknis di Tingkat Regional.