Dewan Kehutanan Nasional

Ekonomi Lingkungan dan Kasus Riau

Pembangunan ekonomi, termasuk pembangunan kehutanan, senantiasa membawa dampak bagi lingkungan hidup, baik dalam aspek sosial maupun ekologi. Dampak ini perlu diantisipasi dan dikendalikan baik pada saat penetapan kebijakan maupun implementasinya di lapangan.

Kesalahan yang mungkin terjadi, dengan demikian, dapat di dalam kebijakan yang telah disusun, termasuk sinkronisasi pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh berbagai lembaga pemerintah baik di pusat maupun di daerah, maupun terjadi akibat pelanggaran kebijakan di lapangan oleh para pelaku usaha.

Kecermatan identifikasi dua permasalahan yang berbeda di atas, yaitu kesalahan isi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, serta kesalahan pemegang ijin dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan, akan menentukan kepastian arah solusi yang diperlukan. Isu pokok implementasi ekonomi lingkungan dalam pembangunan kehutanan menyangkut bagaimana pihak-pihak memahami berbagai bentuk kebijakan yang telah berjalan selama ini dan fakta yang terjadi di lapangan serta perhitungan dan siapa pihak yang bertanggungjawab terhadap hilangnya manfaat bagi publik terhadap hutan alam yang dikonversi menjadi hutan tanaman.

Artikel ini mengurai beberapa isu pokok tersebut, dan mengkaitkannya dengan isu yang selama ini telah berkembang, khususnya terhadap pelanggaran atau dugaan pelanggaran pelaksanaan konversi hutan bagi pembangunan hutan tanaman serta usulan bagi perbaikan kebijakan pembangunan kehutanan.

Untuk mendownload artikel, silahkan klik di sini

Related posts:

1. Restruktursisasi Kehutanan Regio Jawa-Bali-Nusa Tenggara
   Kebijakan kehutanan yang fokus dan jelas untuk Regio Jawa-Bali tentu harus dirancang dan dirumuskan berbeda dengan kebijakan pada regio lain....
2. Meniti Langkah Membangun Pilar Kehutanan
   Dengan perjalanan waktu, pengelolaan hutan semakin banyak menghadapi tantangan. Tantangan tersebut diantaranya berasal dari isi peraturanperundangan. Studi pada tahap ini masih difokuskan pada hutan produksi,...
3. Pembahasan Konsolidasi dan Percepatan Restrukturisasi Kehutanan
   DKN mempunyai program untuk melakukan perumusan dan/atau penyempurnaan kebijakan kehutanan bersama pihak lain, melakukan mediasi proses pelaksanaan pembangunan kehutanan dan menyediakan informasi dari pelaksanaan evaluasi...
4. Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional II
   Selain menjembatani kepentingan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pusdal juga berperanan dalam mempertajam perencanaan pelaksanaan dan pengawasan Unit Pelaksana Teknis di Tingkat Regional....
5. Pengelolaan Hutan di Jawa
   Sejak tahun 1982 Perum Perhutani sudah memulai program pendekatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mengikut sertakan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Di tahun 1984 Perhutani mengeluarkan program...