Dewan Kehutanan Nasional

Meniti Langkah Membangun Pilar Kehutanan

Dengan perjalanan waktu, pengelolaan hutan semakin banyak menghadapi tantangan. Tantangan tersebut diantaranya berasal dari isi peraturanperundangan. Studi pada tahap ini masih difokuskan pada hutan produksi, baik alam maupun tanaman, yang banyak terdapat masalah karena interaksi tiga pihak: pemerintah, pengusaha, dan masyarakat. Sebagai studi jangka pendek dan bersifat taktis, tingkat peraturan yang dikaji dalam studi ini masih dibatasi pada tingkat peraturan di bawah Peraturan Pemerintah.

Studi ini bertujuan untuk menemukan dan mencari solusi terhadap berbagai kebijakan dan peraturan yang menghambat dan menimbulkan inefisiensi dan ketidak-adilan dalam pengelolaan hutan produksi. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap perbaikan kebijakan dan peraturan yang menyangkut pengelolaan hutan produksi sehingga manfaat hutan bagi masyarakat banyak dapat ditingkatkan. Penggalian masalah dilakukan dengan melakukan pertemuan dan wawancara yang dilakukan di Pekanbaru-Riau, Pontianak-Kalimantan Barat, Samarinda-Kalimantan Timur, Palu-Sulawesi Tengah, Jaya Pura –Papua. Usulan dari berbagai pihak di daerah kemudian dijadikan sebagai bahan konsultasi dengan Pemerintah yang diselenggarakan di Jakarta.

Untuk mendownload artikel, silahkan klik di sini

Related posts:

1. Restruktursisasi Kehutanan Regio Jawa-Bali-Nusa Tenggara
   Kebijakan kehutanan yang fokus dan jelas untuk Regio Jawa-Bali tentu harus dirancang dan dirumuskan berbeda dengan kebijakan pada regio lain....
2. Analisis Kebijakan Taktis dan Praktis yang Mempengaruhi Dunia Usaha
   Artikel ini mencoba menjelaskan analisis kebijakan taktis dan praktis yang dapat mempengaruhi dunia usaha di bidang kehutanan. Analisis ini berasumsi bahwa tidak/tanpa perubahan Undang-Undang dan...
3. Ekonomi Lingkungan dan Kasus Riau
   Pembangunan ekonomi, termasuk pembangunan kehutanan, senantiasa membawa dampak bagi lingkungan hidup, baik dalam aspek sosial maupun ekologi. Dampak ini perlu diantisipasi dan dikendalikan baik pada...
4. Pengelolaan Hutan di Jawa
   Sejak tahun 1982 Perum Perhutani sudah memulai program pendekatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mengikut sertakan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Di tahun 1984 Perhutani mengeluarkan program...
5. Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional II
   Selain menjembatani kepentingan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pusdal juga berperanan dalam mempertajam perencanaan pelaksanaan dan pengawasan Unit Pelaksana Teknis di Tingkat Regional....