Dewan Kehutanan Nasional

Restruktursisasi Kehutanan Regio Jawa-Bali-Nusa Tenggara

Pendahuluan

Kehutanan dan sektor kehutanan tidak dapat ditinggalkan dalam pembangunan nasional, karena alasan-alasan kontribusi ekonomi (diindikasikan oleh sumbangannya terhadap GDP/gross domestic product, devisa, pendapatan negara, dan penyerapan tenaga kerja) alasan sosial dan alasan pelayanan lingkungan. Ada tiga kecenderungan yang memberikan justifikasi untuk meninjau kembali strategi dan kinerja pengembangan sektor kehutanan. Yang pertama adalah bahwa meskipun nilai ekspor hasil sektor kehutanan terus meningkat, volume ekspor cenderung menurun. Ini dapat diartikan bahwa pengawalan terhadap pangsa pasar internasional menurun. Kedua, sektor panel dan kayu gergajian mengalami tekanan yang sangat berat; posisi dalam sumbangan ekonominya telah terlampaui oleh segmen pulp dan kertas, dan hamper disamai oleh segmen meubel. Ketiga, dinamika sektor sektor kehutanan sangat ditentukan oleh kematangan dan konsistensi kebijakan pemerintah dan kinerja system kepemerintahan, di samping oleh mekanisme pasar internasional.

Perdagangan internasional produk hasil hutan sangat diwarnai oleh tiga kekuatan regional, yakni Amerika Belahan Utara, Eropa Barat, dan poros China-Jepang di Asia. Di antara ketiga konsentrasi perdagangan tersebut, Singapura menjadi negara yang dengan cerdik mampu menerobos pasar dengan pendekatan perdagangan transitonya. Struktur, kinerja dan kecenderungan perdagangan internasional mulai bergeser dari penguasaan produksi dan konsumsi oleh negara belahan utara, denga makin kuatnya pasokan kayu dari negara bagian selatan. Namun demikian, perdagangan internasional juga memperoleh tekanan politik akibat isu pemanasan global, illegal logging, dan perdagangan hasil hutan bersertifikat (dalam format voluntary partnership agreement/VPA)untuk menghindari laju kerusakan hutan di tingkat dunia dan di tingkat negara berkembang pada khususnya.

Kinerja sektor Indonesia dihadapkan pada tantangan bukan hanya untuk kembali ke tingkat produksi sebelum krisis, melainkan juga, yang bahkan lebih penting, untuk memposisikan diri dalam lingkungan domestik dan internasional yang baru. Lingkungan domestik dan internasional yang baru berarti bahwa kita perlu bertanya apakah Indonesia harus merevitalisasi segmen-segmen yang menjadi andalannya sebelum krisis, atau apakah diperlukan suatu basis sektor yang baru.

Ada tiga masalah utama yang perlu dipertimbangkan berkaitan dengan penyusunan kebijakan kehutanan Indonesia. Pertama, kelemahan-kelemahan sektor disebabkan oleh masalah-masalah yang terkait dengan krisis maupun masalah-masalah struktural pra-krisis. Kedua bidang ini perlu ditangani dalam sebuah kebijakan internal kehutanan secara utuh. Kedua, kebijakan di masa depan akan bersifat lintas sektoral. Kebijakan ini akan mengkaitkan basis pengelolaan hutan dan manufaktur kehutanan dengan produksi pertanian, perdagangan, sektor keuangan, dan jasa. Ketiga, dalam pembahasan kebijakan sektor, stakeholder tidak lagi terbatas pada pemerintah pusat dan perusahaan-perusahaan besar. Lingkungan kebijakan dewasa ini perlu mengakomodasi berbagai stakeholder – perusahaan-perusahaan besar dan kecil, organisasi buruh, pemerintah daerah dan organisasi-organisasi kemasyarakatan.

Dalam situasi yang seperti itu, maka untuk mempercepat restrukturisasi dan revitalisasi kehutanan, menjawab tantangan dari dampak negatif gerakan globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia, serta mengantisipasi perkembangan di masa yang akan datang, pembangunan sektor kehutanan memerlukan arahan dan kebijakan yang fokus jelas.

Kebijakan kehutanan yang fokus dan jelas untuk Regio Jawa-Bali tentu harus dirancang dan dirumuskan berbeda dengan kebijakan pada regio lain. Karakter bio-fisik, sosial dan ekonomi wilayah region ini mengisyaratkan beberapa fokus yang tidak dapat diabaikan, sebagaimana berikut:

• Bio-fisik hutan dan lingkungan yang memperoleh tekanan berat karena gerak demografi dan pembangunan wilayah yang intensif
• Peran hutan tanaman monokultur (jati, pinus, mahoni, dll)
• Pusat-pusat perkembangan industri sekala mikro-kecil dan menengah di sektor manufaktur dan jasa berbasis kehutanan
• Peran Perum Perhutani dalam pembangunan ekonomi wilayah
• Peran perkembangan hutan (tanaman) rakyat
• Peran perkembangan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan

Suatu evaluasi kinerja, guna membangun kembali tatanan sektor kehutanan terfokus untuk Regio Jawa-Bali, sesuai dengan karakter yang ada pada wiayah tersebut, menjadi hal yang sangat strategis bagi pembangunan kehutanan Indonesia.

Untuk mendownload artikel, silahkan klik di sini

Related posts:

1. Ekonomi Lingkungan dan Kasus Riau
   Pembangunan ekonomi, termasuk pembangunan kehutanan, senantiasa membawa dampak bagi lingkungan hidup, baik dalam aspek sosial maupun ekologi. Dampak ini perlu diantisipasi dan dikendalikan baik pada...
2. Meniti Langkah Membangun Pilar Kehutanan
   Dengan perjalanan waktu, pengelolaan hutan semakin banyak menghadapi tantangan. Tantangan tersebut diantaranya berasal dari isi peraturanperundangan. Studi pada tahap ini masih difokuskan pada hutan produksi,...
3. Pembahasan Konsolidasi dan Percepatan Restrukturisasi Kehutanan
   DKN mempunyai program untuk melakukan perumusan dan/atau penyempurnaan kebijakan kehutanan bersama pihak lain, melakukan mediasi proses pelaksanaan pembangunan kehutanan dan menyediakan informasi dari pelaksanaan evaluasi...
4. Pengelolaan Hutan di Jawa
   Sejak tahun 1982 Perum Perhutani sudah memulai program pendekatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mengikut sertakan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Di tahun 1984 Perhutani mengeluarkan program...
5. Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional II
   Selain menjembatani kepentingan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pusdal juga berperanan dalam mempertajam perencanaan pelaksanaan dan pengawasan Unit Pelaksana Teknis di Tingkat Regional....