Dewan Kehutanan Nasional

Kebijaksanaan Umum Pemberdayaan

Pengelolaan aneka fungsi hutan dirasakan belum optimal sampai saat ini. Beberapa masalah menonjol yang nampak nyata antara lain: banyaknya lahan kritis, laju degradasi kebakaran, ilegal logging. Keadaan ini menjadikan hutan belum mampu meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar hutan secara maksimal.

Diperlukan peran dari berbagai pihak agar berbagai masalah tersebut dapat teratasi. Pemerintah berkewajiban menciptakan regulasi/keterjaminan akses dan investasi. Pemerintah juga dituntut untuk memberikan insentif, fasilitas dan mediasi.

Dari sisi korporat perlu ditumbuhkan semangat mau peduli dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan.

Untuk mendownload artikel, silahkan klik di sini

Related posts:

1. Proses Belajar Pemberdayaan MDH di Jawa
   Pengelolaan hutan di Jawa selalu bersentuhan dengan permasalahan sosial. Kurang lebih 20 juta orang hidupnya tinggal di sekitar hutan-hutan di Pulau Jawa. Peran masyarakat dalam...
2. Revitalisasi Industri Perkayuan Indonesia
   Intervensi pemerintah dalam bentuk kebijakan dan manajemen diperlukan segera agar industri kayu lebih efisien, kompetitif dan berkembang. Pemerintah tentu saja tidak bisa bergerak sendirian, peran...
3. Pembahasan Konsolidasi dan Percepatan Restrukturisasi Kehutanan
   DKN mempunyai program untuk melakukan perumusan dan/atau penyempurnaan kebijakan kehutanan bersama pihak lain, melakukan mediasi proses pelaksanaan pembangunan kehutanan dan menyediakan informasi dari pelaksanaan evaluasi...
4. Meniti Langkah Membangun Pilar Kehutanan
   Dengan perjalanan waktu, pengelolaan hutan semakin banyak menghadapi tantangan. Tantangan tersebut diantaranya berasal dari isi peraturanperundangan. Studi pada tahap ini masih difokuskan pada hutan produksi,...
5. Restruktursisasi Kehutanan Regio Jawa-Bali-Nusa Tenggara
   Kebijakan kehutanan yang fokus dan jelas untuk Regio Jawa-Bali tentu harus dirancang dan dirumuskan berbeda dengan kebijakan pada regio lain....