Dewan Kehutanan Nasional

Pembahasan Konsolidasi dan Percepatan Restrukturisasi Kehutanan

Permasalahan pembangunan kehutanan secara umum disebabkan oleh lemahnya kapasitas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, masyarakat termasuk dunia usaha. Juga belum tersedianya pra-syarat pemungkin seperti kepastian hak atas sumberdaya hutan, infrastruktur ekonomi, dan lain-lain.

DKN mempunyai program untuk melakukan perumusan dan/atau penyempurnaan kebijakan kehutanan bersama pihak lain, melakukan mediasi proses pelaksanaan pembangunan kehutanan dan menyediakan informasi dari pelaksanaan evaluasi pembangunan kehutanan.

Dewan Kehutanan Nasional (DKN) yang terbentuk pada September 2006 melalui Kongres Kehutanan Indonesia IV dengan 4 perangkat presidium yang terdiri dari lima kelompok konstituen yaitu, pemerintah, bisnis, masyarakat, LSM, dan akademisi pada tanggal 2 -3 Mei 2007 telah menginisisasi konsolidasi para pihak untuk mempercepat restrukturisasi kehutanan.

Artikel yang bisa di download (pdf):
-  Konsolidasi dan Percepatan Pelaksanaan Rekontruksi Kehutanan
-  Konsolidasi dan Percepatan Implementasi Restrukturisasi Kehutanan
-  Percepatan Restrukturisasi Kehutanan

Related posts:

1. Meniti Langkah Membangun Pilar Kehutanan
   Dengan perjalanan waktu, pengelolaan hutan semakin banyak menghadapi tantangan. Tantangan tersebut diantaranya berasal dari isi peraturanperundangan. Studi pada tahap ini masih difokuskan pada hutan produksi,...
2. Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional II
   Selain menjembatani kepentingan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pusdal juga berperanan dalam mempertajam perencanaan pelaksanaan dan pengawasan Unit Pelaksana Teknis di Tingkat Regional....
3. Restruktursisasi Kehutanan Regio Jawa-Bali-Nusa Tenggara
   Kebijakan kehutanan yang fokus dan jelas untuk Regio Jawa-Bali tentu harus dirancang dan dirumuskan berbeda dengan kebijakan pada regio lain....
4. Ekonomi Lingkungan dan Kasus Riau
   Pembangunan ekonomi, termasuk pembangunan kehutanan, senantiasa membawa dampak bagi lingkungan hidup, baik dalam aspek sosial maupun ekologi. Dampak ini perlu diantisipasi dan dikendalikan baik pada...
5. Kebijaksanaan Umum Pemberdayaan
   Pengelolaan aneka fungsi hutan dirasakan belum optimal sampai saat ini. Beberapa masalah menonjol yang nampak nyata antara lain: banyaknya lahan kritis, laju degradasi kebakaran, ilegal...