Dewan Kehutanan Nasional

The Forest Partnership Program

SFM adalah isu besar di Indonesia bahkan di dunia, fakta menunjukkan bahwa progress SFM sangat lamban yang merepresentasikan adanya komplikasi persoalan yang menuntut pendekatan yang sistematis dan terkoordinasi antar berbagai initiatives yang ada.

Peran pemerintah sangat sentral dalam mengawal proses-proses tersebut dan membutuhkan input-input yang dapat membantu pemerintah dalam mentranslasikan political will kedalam kebijakan operasional yang mendorong praktek-praktek SFM yang benar.

Artikel yang bisa di download (pdf):
-  The Forest Partnership Program From Kalimantan Districts to The Global Market

Related posts:

1. Pembahasan Konsolidasi dan Percepatan Restrukturisasi Kehutanan
   DKN mempunyai program untuk melakukan perumusan dan/atau penyempurnaan kebijakan kehutanan bersama pihak lain, melakukan mediasi proses pelaksanaan pembangunan kehutanan dan menyediakan informasi dari pelaksanaan evaluasi...
2. Revitalisasi Industri Perkayuan Indonesia
   Intervensi pemerintah dalam bentuk kebijakan dan manajemen diperlukan segera agar industri kayu lebih efisien, kompetitif dan berkembang. Pemerintah tentu saja tidak bisa bergerak sendirian, peran...
3. Proses Belajar Pemberdayaan MDH di Jawa
   Pengelolaan hutan di Jawa selalu bersentuhan dengan permasalahan sosial. Kurang lebih 20 juta orang hidupnya tinggal di sekitar hutan-hutan di Pulau Jawa. Peran masyarakat dalam...
4. Restruktursisasi Kehutanan Regio Jawa-Bali-Nusa Tenggara
   Kebijakan kehutanan yang fokus dan jelas untuk Regio Jawa-Bali tentu harus dirancang dan dirumuskan berbeda dengan kebijakan pada regio lain....
5. Ekonomi Lingkungan dan Kasus Riau
   Pembangunan ekonomi, termasuk pembangunan kehutanan, senantiasa membawa dampak bagi lingkungan hidup, baik dalam aspek sosial maupun ekologi. Dampak ini perlu diantisipasi dan dikendalikan baik pada...